PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

Oleh : TITANIA AULIA (I34070052)

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, peran komunikasi dirasakan sangat penting terutama dalam pembangunan. Penggunaan komunikasi pun disesuaikan dengan fungsi serta tujuan yang diinginkan. Tujuan komunikasi tersebut mencakup menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan hidup serta menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Adapun fungsi yang berkaitan dengan tujuan tersebut sebagai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan dan fungsi hubungan yang melibatkan informasi mengenai suatu hubungan dengan orang lain. (Zimmerman et al, 1977 dalam Mulyana, 2001: 4) Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat begitu juga sebaliknya, maka pembangunan yang direncanakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara terminologi, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan (pesan) oleh sumber kepada penerima baik secara verbal maupun non-verbal yang menimbulkan makna tertentu yang dapat dipahami baik sumber maupun penerima (feedback) melalui saluran tertentu. Adapun pengertian pembangunan itu sendiri adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan sosial dan material. Termasuk didalamnya bertambah besarnya keadilan, kebebasan, kualitas lainnya yang dihargai untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang diperoleh dari lingkungan mereka. (Rogers, 1983 dalam Nasution, 1996) Komunikasi dan pembangunan ini merupakan dua hal yang saling berhubungan. Adapun kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah as an integral part of development, and communication as a set of variables instrumental in bringing about development. (Jayaweera dan Anumagama,1987 dalam Nasution, 1996). Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Dalam arti sempitnya, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang telah disampaikan. Saat ini pembangunan yang telah dilakukan pemerintah masih menggunakan sistem top-down yang berarti arah komunikasinya masih searah berupa strategi dari atas ke bawah, seperti instruksi. Sistem top-down ini cenderung memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakat yang mana pemerintah menganggap paling mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah belum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memutuskan apa yang diinginkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masih merupakan wacana pemerintah semata.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud menggali lebih lanjut peranan komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan: 1) Komunikasi seperti apa yang seharusnya digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan? 2) Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melakukan pembangunan masyarakat pedesaan?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan makalah, yaitu: 1) Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan. 2) Peran pemerintah dalam melakukan pembangunan masyarakat pedesaan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk dapat mengetahui komunikasi yang tepat dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Manfaat dalam bidang akademik adalah memperoleh gambaran dan menambah pengetahuan tentang peranan komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Pembangunan

 ’Komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional, mengandung tujuan; karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Sejauh mana kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran.’ (Effendy, 2000: 5). Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya. Pembangunan adalah merupakan proses yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. ’Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.’ (Rogers, 1983 dalam Nasution,1996). Pembangunan tersebut dianggap perlu memiliki unsur-unsur, seperti: 1) pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial ekonomi, dan sebagainya, 2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dicerminkan oleh desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di daerah pedesaan, 3) bersifat madiri dalam pembangunan dengan mengandalkan potensi sumberdaya setempat, dan 4) memadukan sistem tradisional dan modern, untuk menimbulkan sinkretisasi pemikiran lama dan baru, dengan perimbangan yang berbeda di setiap daerah. (Rogers terjemahan Dasmar Nurdin, 1985 dalam Jahi, 1993: 111) Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli dengan adanya kesepakatan bahwa komunikasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, yaitu pertama, komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjuk modernisasi, mengajarkan keterampilan-keterampilan baru. Kedua, membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi, membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat, serta mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Ketiga, meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata, menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal. Keempat, membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, (membantu meningkatkan aktivitas politik). Kelima, memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk, dan membuat pembangunan ekonomi, sosial,dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self-perpetuating). Media massa juga dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan, dan mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri. (Hedebro, 1979 dalam Nasution, 1996: 86-89)

2.2 Komunikasi Pembangunan dan Komunikasi Penunjang Komunikasi

Penerapan komunikasi pembangunan di sektor kehidupan menunjukkan kesamaan sejumlah karakteristik antara lain: 1) menerapkan prinsip, sistem, dan teknologi komunikasi, sebagai salah satu komponen yang tergolong utama dalam pencapaian tujuan kegiatannya, 2) memberikan peranan yang terbilang penting bagi komunikasi di dalam rangkaian struktur kegiatan pembangunan yang bersangkutan, 3) menggunakan dan mengembangkan metodologi serta pendekatan yang sistematik dalam pemanfaatan komunikasi pada lingkup kegiatannya, dan 4) memperlihatkan kesinambungan dan saling belajar dari pengalaman di bidang yang lain khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi. Dalam karakteristik tersebut adanya kecenderungan dalam menggunakan teknologi komunikasi yang bermanfaat bagi penerapannya. Adapun terdapat istilah komunikasi penunjang pembangunan yang mana kata pembangunan berarti bahwa setelah semua unsur yang dasar dari suatu program pembangunan seperti teknologi, harus sudah ada sebelum di tempat tersebut dengan diadakan aktivitas komunikasi yang bermakna. Dalam konsep komunikasi penunjang pembangunan, komunikasi harus merupakan bagian dari bagian yang integral dari suatu program pembangunan (Woods, 1982 dalam Nasution, 1996) Secara luas komunikasi penunjang pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu penggunaan yang berencana sumberdaya-sumberdaya (resources) informasi dan komunikasi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yang mencakup tenaga, biaya, fasilitas dan peralatan, bahan-bahan, dan media komunikasi. Organisasi yang dimaksud adalah yang bertujuan menyampaikan pelayanan yang berorientasi pembangunan di daerah pedesaan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga orang desa. Dengan menggunakan pesan yang tepat dan metode-metode komunikasi, maka suatu komunikasi penunjang pembangunan yang baik akan membantu meningkatkan keterampilan dan membekali mereka untuk melaksanakan tugasnya lebih baik serta keefektifan mendidik dan memotivasi masyarakat pada program yang dituju di lapangan. Masalah penerapan teknologi bagi kepentingan pembangunan memerlukan penelaahan yang cermat dan mendalam menuju pemilihan alternatif terbaik yang dapat menghasilkan karya-karya teknologi yang tepat guna dan tepat lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu penerapan teknologi komunikasi harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat yang diabdikan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Dalam era pembangunan diperlukan komunikasi yang konstektual yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Berdasarkan Tabel 1 terdapat perbedaan antara komunikasi pembangunan dan komunikasi penunjang. Hal ini dapat mempengaruhi lingkup yang akan dikaji selanjutnya. Tabel 1. Perbedaan Komunikasi Pembangunan dan Komunikasi Penunjang Pembangunan Komunikasi Pembangunan Komunikasi Penunjang Pembangunan 1. Pada umumnya diterapkan pada entitas nasional atau makro 1. Pada umumnya diterapkan pada entitas makro atau lokal 2. Secara fungsional tidak terarah dan samar-samar 2. Secara fungsional terarah, berkaitan dengan efek dan terorientasi kepada tujuan 3. Terbuka dan persuasif 3. Terikat pada waktu dan berbentuk kampanye 4. Demi dampaknya mengandalkan ciri-ciri yang melekat pada teknologi 4. Berorientasi kepada pesan, secara hati-hati menciptakan isinya 5. Terbatas pada media berlandaskan teknologi, yakni media massa 5. Menggunakan media berlandas- kan seluruh lapangan kebudayaan 6. Jelas-jelas hierarkis ”dari atas ke bawah” 6. Selalu interaktif dan partisipatif 7. Penelitian teramat problematik –keragaman variabel – kesulitan akses dan kontrol, akibatnya amat kekurangan penelitian 7. Penelitian mudah, variabel-variabel dapat diisolasi, dikontrol, diukur, akibatnya volume besar penelitian 8. Telah kehilangan kredibilitas bertahun-tahun 8. Telah memperoleh kredibilitas, dilakukan secara luas dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga pembangunan taraf internasional dan nasional Sumber: Effendy (1999, hal. 84) Pada Tabel 2 ditampilkan perbedaan orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru. Tampaknya komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Tabel 2. Perbedaan Orientasi Pembangunan dan Komunikasi yang Lama dan Orientasi Pembangunan dan Komunikasi yang Baru Orientasi Pembangunan dan Komunikasi yang Lama Orientasi Pembangunan dan Komunikasi yang Baru 1. Pengawasan secara vertikal (dari atas ke bawah) 1. Pengawasan secara horizontal (menyamping dari bawah ke atas) 2. Mengandalkan media massa 2. Mengandalkan pelayanan antar-pribadi (komunikasi dua dan banyak arah) 3. Orientasi propaganda 3. Orientasi pelayanan 4. Pembangunan berdasarkan sosialisasi palsu 4. Pembangunan berdasarkan partisipasi 5. Orientasi teknis/ekonomis 5. Orientasi kebutuhan dan hak manusia 6. Tujuan identitas, integritas, dan kesatuan nasional 6. Tujuan identitas dan solidaritas subnasional (kepentingan etnis dan kelompok) 7. Pembangunan yang diberi ciri arahan kultural dan artistik (kadang-kadang sensor) 7. Pembangunan yang diberi ciri kreativitas kultural dan artistik (kadang-kadang oposisi) 8. Pembangunan yang ”berorientasi jawaban” 8. Pembangunan yang berorientasikan permasalahan atau pertanyaan 9. Pembangunan yang berorientasikan produk 9. Pembangunan yang berorintasikan proses Sumber: Voight dan Hanneman dalam Effendy (1999, hal. 93)

2.3 Pembangunan Pedesaan

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adanya undang-undang tersebut agar dapat terlaksananya pemerataan pembangunan desa. ’Secara teoritis, setidaknya ada empat strategi pembangunan pedesaan yang dapat diterapkan, yaitu strategi modernisasi pertanian, strategi antikemiskinan, strategi pola baru pertumbuhan, dan strategi land-reform.’ (Syahyuti, 2006: 192) ’Hakikat pembangunan pedesaan adalah memanusiawikan manusia pedesaan supaya menjadi manusia yang dinamis, dewasa, mandiri, dan berani menghadapi dan mengatasi tantangan lingkungan. Kedudukan sebagai subjek penduduk pedesaan melahirkan pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas.’ (Kasiyanto, 1994: 206) Usaha pembangunan pedesaan perlu didekati dengan berbagai cara, seperti penggalian potensi-potensi oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu, pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan. (Slamet, 2003: 12). Dalam suatu pembangunan itu sendiri, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi karena dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain yang mana masyarakat berada posisi bawah, sedangkan partisipasi horizontal terjadi pada saat masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dengan adanya keterampilan yang dimiliki. Setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal satu dengan yang lain yang berarti melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. Partisipasi ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Akan tetapi, partisipasi masyarakat perlu digerakkan melalui adanya suatu proyek pembangunan desa yang mudah dikelola oleh masyarakat, organisasi, dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adanya peningkatan peranan masyarakat dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun demikian, untuk dapat mencapai hakikat pembangunan diperlukan juga pendekatan dari atas agar sistem dan struktur pembangunan pedesaan dapat terlaksana. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan juga perlu dibangkitkan karena pada gilirannya dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Dalam proses pembangunan, partisipasi juga berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase peneriman kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian pembangunan. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan secara keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Partisipasi masyarakat desa dalam setiap fase proses pembangunan suatu proyek merupakan ciri yang ideal yang membedakannya dari pembangunan lain. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi ditumbuhkan melalui usaha penerapan demokrasi dalam pembangunan yang akan dapat menumbuhkan kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri melalui perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.

3.2 Komunikasi yang Digunakan dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan sebaiknya bersifat interaktif dan partisipatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan FAO (FAO, 1975 dalam Asngari, 2001) bahwa penggalangan partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama, dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peranserta semua pihak diperlukan: (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbina kebersamaan. Suasana yang bebas akan memperlancar komunikasi semua pihak. Dengan adanya komunikasi yang komunikatif dan intim, akan terjalin suasana saling asah, saling asuh, dan saling asih, sehingga tergeraklah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pembaruan.

3.3 Peran Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Pemerintah memegang peranan dalam membangkitkan dan membentuk partisipasi masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan dimulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual. Dalam kedudukannya, pemerintah memegang peranan strategis. Peranan strategis ini berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan yang disebut juga peranan strategis administratif. Peranan pemerintah melalui kemampuan administratifnya dapat melakukan berbagai hal dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. ’Perincian dan pelaksanaan peranan dasar disebut sebagai peranan administratif, yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.’ (Mokhzani, 1979 dalam Ndraha, 1990: 112). ’Kemampuan administratif di bidang pembangunan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui (dalam arti melalui dan dengan dukungan) sistem-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut adalah pelaksanaan tugas (performance), struktur (structure), dan hubungan dengan lingkungan (environmental linkages).’ (Katz, 1969 dalam Ndraha, 1990: 112) Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa agar masyarakat mampu melakukannya sendiri. Dalam hal perencanaan, pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (planning for the community), kemudian perencanaan bersama masyarakat (planning with the community), dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (planning by the community). (Dube, 1964 dalam Ndraha 1990: 117) Menggerakkan partisipasi suatu masyarakat, pemerintah menyesuaikan programnya dengan kebutuhan nyata masyarakat tersebut. Disini dibutuhkan sistem komunikasi bottom-up. Namun demikian, pemerintah masih dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan desa. Pola peranan pemerintah tersebut bersifat dari atas ke bawah (top-down). Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Perencanaan bersama ini memadukan antara kebijakan yang bersifat top-down dan bottom-up sehingga masyarakat pedesaan dapat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan (Gambar 1). Keterlibatan tersebut akan memberikan keuntungan bagi masyarakat pedesaan. PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL Sumber: Mubyarto et al. (1984) dalam Ndraha (1990), hal. 122 Gambar 1. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Desa di Indonesia Variabel pembangunan pedesaan dalam gambar tersebut dapat disubtitusikan dengan pembangunan masyarakat, sehingga pendekatannya lebih komprehensif. Peranan pemerintah semakin dominan yang dapat dilihat dalam Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). LSD berfungsi sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan sosial di desa dan mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat. Kemudian, LSD diubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 1980. LKMD ini berfungsi sebagai perangkat perencana, pelaksana pembangunan desa, dan membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan mendorong kegiatan gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya. UDKP berfungsi sebagai sistem akselerasi pencapaian Desa Swasembada di bawah koordinasi camat. Dalam Pelita IV, UDKP diubah menjadi UDKP Kecamatan (UDKPK).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Adanya perbedaan orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Perencanaan bersama ini memadukan antara kebijakan yang bersifat top-down dan bottom-up. Dengan adanya keterpaduan kedua pendekatan tersebut, masyarakat pedesaan dapat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut akan memberikan keuntungan bagi masyarakat pedesaan karena dalam pembangunan masyarakat pedesaan itu sendiri, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan tersebut.

4.2 Saran

Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan sebaiknya bersifat interaktif dan partisipatif dengan mengedepankan perencanaan bersama (memadukan antara pendekatan top-down dan bottom-up). Selain itu dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan, perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Asngari, Pang S. 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis (Orasi Ilmiah). Bogor: Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Effendy, Onong Uchjana. 1999. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_________. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jahi, Amri. 1993. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasiyanto, M.J. 1991. Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulkarimein. 1996. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.

Slamet, Margono. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press.

Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s